 |
| Presiden SBY menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF) (sumber: Abror Rizki) |
Tahun 2013 merupakan tahun pemerintahan penuh terakhir bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bisa dibilang demikian sebab tahun depan merupakan tahun pemilu, baik legislatif maupun pemilu presiden. SBY sendiri dengan dua periode pemerintahan tak dimungkinkan lagi maju menjadi kandidat RI 1 sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Oleh karena itu, tak janggal rasanya jika pada tahun terakhir ini khalayak bakal menanyakan "peninggalan" apa saja dari presiden yang memerintah sejak 2004 tersebut yang akan diingat, atau lebih tepat prestasi apa saja yang dibuatnya?
Bila ditelaah terobosan sang presiden--minimal pada 2013 yang akan segera berakhir--, memang tak mudah untuk menyebut prestasi presiden yang bisa dianggap signifikan oleh publik. Pada bulan-bulan terakhir masa pemerintahan tahun ini, justru demontrasi dan protes tak berhenti melandanya, seperti demonstrasi buruh hingga protes atas kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat. Kehidupan ekonomi dan pelayanan publik pun tak menunjukkan perbaikan signifikan.
Sesuai mekanisme anggaran yang berlaku, pemerintah telah merevisi APBN 2013 menjadi APBN Perubahan (APBN-P) 2013. Asumsi makro pun berubah total. Pertumbuhan ekonomi yang semula dipatok 6,8 persen, diturunkan menjadi 6,3 persen. Celakanya, target tersebut pun tak tercapai. Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5,7 persen.
Demikian juga dengan target inflasi direvisi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, tetapi diperkirakan hingga akhir tahun inflasi bertengger pada posisi 8,5 persen. Artinya, beban kehidupan rakyat semakin bertambah, seiring melambungnya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh karena termakan inflasi.
Program pemerintah untuk mendongkrak pembangunan dan pemerataan bidang ekonomi melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tak berjalan sesuai harapan. Setelah diluncurkan pada 2011, hingga September 2013, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah diresmikan sejumlah proyek MP3EI dengan nilai investasi Rp 647 triliun dan tahun 2014 ditargetkan Rp 4.000 triliun. Setelah melihat pencapaian selama dua tahun terakhir, rasanya sulit target tersebut tercapai. Apalagi, tahun depan perhatian bangsa ini terfokus pada pertarungan politik, sehingga pembangunan bidang ekonomi pasti tercecer!
Tak hanya itu, defisit neraca perdagangan Indonesia tahun ini pun bakal melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama tahun 2012 terjadi defisit perdagangan US$ 1,63 miliar, sedangkan tahun ini Kementerian Perdagangan memperkirakan defisit mencapai US$ 8 miliar. Impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban negara ini, tetapi tak terlihat langkah serius pemerintah membatasi konsumsi BBM. Program pemanfaatan gas dan penggunaan bahan bakar nabati (BBN), hanya indah di atas kertas, tetapi minim realisasi.
Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 7,4 juta (6,25 persen) orang pada Agustus 2013 dibanding Februari 2013 yang tercatat mencapai 5,9 persen. Jumlah orang miskin yang tercatat 28,07 juta jiwa juga diperkirakan meningkat hingga akhir tahun ini.
Di bidang pendidikan dan kesehatan pun, pemerintah belum menunjukkan prestasi berarti. Meski sejumlah indikator bidang pendidikan menunjukkan perbaikan, tetapi perubahannya tak sesignifikan peningkatan anggaran pendidikan yang setiap tahun lebih dari Rp 200 triliun. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah tak maksimal mempersiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga dikhawatirkan pelaksanaannya menjadi amburadul pada 1 Januari 2014.
Sedangkan dalam bidang politik dan keamanan, relatif tak banyak gejolak. Hiruk-pikuk politik terjadi dalam batas-batas yang wajar. Hubungan DPR dan pemerintah cukup harmonis, demikian juga dengan hubungan fraksi-fraksi di DPR. Khusus masalah utama keamanan dalam negeri, yakni terorisme, sepenuhnya mampu ditangani aparat Kepolisian dan Densus 88. Dalam bidang hukum, pemerintahan SBY tak banyak mencampuri kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski aroma korupsi dalam berbagai kasus tetap menghampiri Istana dan Cikeas.
Minimnya prestasi di dalam negeri berbanding terbalik dengan pengakuan dunia internasional terhadap kepemimpinan SBY. Sepanjang tahun ini-- meski diwarnai pro-kontra--, SBY diganjar cukup banyak penghargaan dengan berbagai alasan. Salah satu yang paling menonjol adalah penghargaan "Statesman Award" dari Appeal of Conscience Foundation yang berbasis di New York yang diterima SBY pada 13 Mei tahun ini. Dipuji di negara seberang, di dalam negeri pemberian penghargaan itu justru mendapat kecaman dari kelompok pegiat HAM dan pluralis. Kasus intoleransi yang masih marak di Indonesia membuat SBY dinilai tidak seharusnya menerima penghargaan tersebut. Penghargaan lainnya, antara lain "Honorary Patron Medal" oleh Federasi Insinyur ASEAN (AFEO) pada 11 November silam.
Tak hanya dari luar negeri, berbagai penghargaan pun diterima SBY dari dalam negeri. Kalangan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan penghargaan Maha Dwija Praha Utama dalam acara Kongres XXI PGRI dan Guru Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pada 15 November lalu, SBY juga memperoleh gelar sebagai Warga Kehormatan dari Korps Brigadir Mobil (Brimob). Yang terbaru, presiden diberikan penghargaan "Achievement Awards 2013" oleh Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
Tak hanya di level internasional dan nasional, saat melakukan kunjungan ke daerah, SBY juga beberapa kali mendapat gelar kehormatan adat setempat. Tahun ini, Presiden SBY juga relatif lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri, serta berkunjung hingga "berkantor" di beberapa daerah. Menurut wartawan yang telah bertugas beberapa tahun di Istana Negara, pada tahun ini Presiden SBY lebih sering melakukan kunjungan dengan durasi yang lebih lama. "Tahun ini bisa dikatakan tahun sibuk kunjungan bagi Presiden. Dibanding tahun lalu, kuantitas perjalanan ke luar Ibukota relatif lebih banyak dan juga kunjungan berulang di daerah tertentu," kata seorang wartawan yang meminta namanya tak disebut.
Selama September dan Oktober misalnya, Presiden SBY menghabiskan cukup banyak waktu di luar Jakarta. Sejak 1-7 September, Presiden SBY melakukan rangkaian kunjungan ke tiga negara, yaitu Rusia, Kazakhstan dan Polandia. Agenda ke Rusia yang dianggap cukup penting adalah menghadiri pertemuan negara-negara G-20. Setelah itu, pada 19 hingga 20 September, Presiden SBY ke Aceh untuk menghadiri Pekan Kebudayaan Aceh dan dalam rangkaian kunjungannya tersebut, presiden mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Selama Oktober, SBY berkunjung ke Bali, Pacitan, Jawa Timur, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Sumatera Barat, serta Brunei Darussalam. Pada 7-8 Oktober, SBY menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali dan langsung melanjutkan perjalanan ke Brunei Darussalam hingga 10 Oktober dalam rangka KTT ASEAN.
Selanjutnya, pada 15-17 Oktober, Presiden SBY dan keluarga mengunjungi Pacitan yang merupakan daerah kelahirannya, dengan agenda, antara lain menghadiri peresmian mesjid Agung Darul Falah dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sudimoro. Tak lupa, Presiden SBY menikmati keindahan Pantai Klayaran. Selepas itu, SBY langsung bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional.
Tak sampai sepekan, Presiden SBY bertolak Banjarmasin pada 22 hingga 24 Oktober, setelah sebelumnya sempat menghadiri pernikahan putri Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta. Selanjutnya, pada 28 Oktober, Presiden SBY terbang ke Padang, Sumatera Barat, antara lain untuk menghadiri peringatan Hari Pangan.
Selama sisa 10 bulan masa pemerintahannya, SBY dan jajaran kabinet tentu akan tetap bekerja keras, meski diwarnai pertarungan politik dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Bila ditanyakan "peninggalan" atau legacy-nya, BPJS Kesehatan bisa menjadi jawabannya, asalkan berbagai centang-perenang yang menyertai lembaga baru tersebut bisa segera dibereskan.
Penulis: Ezra Sihite/AB - Beritasatu.com
Oleh karena itu, tak janggal rasanya jika pada tahun terakhir ini khalayak bakal menanyakan "peninggalan" apa saja dari presiden yang memerintah sejak 2004 tersebut yang akan diingat, atau lebih tepat prestasi apa saja yang dibuatnya?
Bila ditelaah terobosan sang presiden--minimal pada 2013 yang akan segera berakhir--, memang tak mudah untuk menyebut prestasi presiden yang bisa dianggap signifikan oleh publik. Pada bulan-bulan terakhir masa pemerintahan tahun ini, justru demontrasi dan protes tak berhenti melandanya, seperti demonstrasi buruh hingga protes atas kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat. Kehidupan ekonomi dan pelayanan publik pun tak menunjukkan perbaikan signifikan.
Sesuai mekanisme anggaran yang berlaku, pemerintah telah merevisi APBN 2013 menjadi APBN Perubahan (APBN-P) 2013. Asumsi makro pun berubah total. Pertumbuhan ekonomi yang semula dipatok 6,8 persen, diturunkan menjadi 6,3 persen. Celakanya, target tersebut pun tak tercapai. Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sekitar 5,7 persen.
Demikian juga dengan target inflasi direvisi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, tetapi diperkirakan hingga akhir tahun inflasi bertengger pada posisi 8,5 persen. Artinya, beban kehidupan rakyat semakin bertambah, seiring melambungnya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh karena termakan inflasi.
Program pemerintah untuk mendongkrak pembangunan dan pemerataan bidang ekonomi melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tak berjalan sesuai harapan. Setelah diluncurkan pada 2011, hingga September 2013, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah diresmikan sejumlah proyek MP3EI dengan nilai investasi Rp 647 triliun dan tahun 2014 ditargetkan Rp 4.000 triliun. Setelah melihat pencapaian selama dua tahun terakhir, rasanya sulit target tersebut tercapai. Apalagi, tahun depan perhatian bangsa ini terfokus pada pertarungan politik, sehingga pembangunan bidang ekonomi pasti tercecer!
Tak hanya itu, defisit neraca perdagangan Indonesia tahun ini pun bakal melonjak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama tahun 2012 terjadi defisit perdagangan US$ 1,63 miliar, sedangkan tahun ini Kementerian Perdagangan memperkirakan defisit mencapai US$ 8 miliar. Impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban negara ini, tetapi tak terlihat langkah serius pemerintah membatasi konsumsi BBM. Program pemanfaatan gas dan penggunaan bahan bakar nabati (BBN), hanya indah di atas kertas, tetapi minim realisasi.
Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 7,4 juta (6,25 persen) orang pada Agustus 2013 dibanding Februari 2013 yang tercatat mencapai 5,9 persen. Jumlah orang miskin yang tercatat 28,07 juta jiwa juga diperkirakan meningkat hingga akhir tahun ini.
Di bidang pendidikan dan kesehatan pun, pemerintah belum menunjukkan prestasi berarti. Meski sejumlah indikator bidang pendidikan menunjukkan perbaikan, tetapi perubahannya tak sesignifikan peningkatan anggaran pendidikan yang setiap tahun lebih dari Rp 200 triliun. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah tak maksimal mempersiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga dikhawatirkan pelaksanaannya menjadi amburadul pada 1 Januari 2014.
Sedangkan dalam bidang politik dan keamanan, relatif tak banyak gejolak. Hiruk-pikuk politik terjadi dalam batas-batas yang wajar. Hubungan DPR dan pemerintah cukup harmonis, demikian juga dengan hubungan fraksi-fraksi di DPR. Khusus masalah utama keamanan dalam negeri, yakni terorisme, sepenuhnya mampu ditangani aparat Kepolisian dan Densus 88. Dalam bidang hukum, pemerintahan SBY tak banyak mencampuri kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski aroma korupsi dalam berbagai kasus tetap menghampiri Istana dan Cikeas.
Minimnya prestasi di dalam negeri berbanding terbalik dengan pengakuan dunia internasional terhadap kepemimpinan SBY. Sepanjang tahun ini-- meski diwarnai pro-kontra--, SBY diganjar cukup banyak penghargaan dengan berbagai alasan. Salah satu yang paling menonjol adalah penghargaan "Statesman Award" dari Appeal of Conscience Foundation yang berbasis di New York yang diterima SBY pada 13 Mei tahun ini. Dipuji di negara seberang, di dalam negeri pemberian penghargaan itu justru mendapat kecaman dari kelompok pegiat HAM dan pluralis. Kasus intoleransi yang masih marak di Indonesia membuat SBY dinilai tidak seharusnya menerima penghargaan tersebut. Penghargaan lainnya, antara lain "Honorary Patron Medal" oleh Federasi Insinyur ASEAN (AFEO) pada 11 November silam.
Tak hanya dari luar negeri, berbagai penghargaan pun diterima SBY dari dalam negeri. Kalangan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan penghargaan Maha Dwija Praha Utama dalam acara Kongres XXI PGRI dan Guru Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pada 15 November lalu, SBY juga memperoleh gelar sebagai Warga Kehormatan dari Korps Brigadir Mobil (Brimob). Yang terbaru, presiden diberikan penghargaan "Achievement Awards 2013" oleh Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
Tak hanya di level internasional dan nasional, saat melakukan kunjungan ke daerah, SBY juga beberapa kali mendapat gelar kehormatan adat setempat. Tahun ini, Presiden SBY juga relatif lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri, serta berkunjung hingga "berkantor" di beberapa daerah. Menurut wartawan yang telah bertugas beberapa tahun di Istana Negara, pada tahun ini Presiden SBY lebih sering melakukan kunjungan dengan durasi yang lebih lama. "Tahun ini bisa dikatakan tahun sibuk kunjungan bagi Presiden. Dibanding tahun lalu, kuantitas perjalanan ke luar Ibukota relatif lebih banyak dan juga kunjungan berulang di daerah tertentu," kata seorang wartawan yang meminta namanya tak disebut.
Selama September dan Oktober misalnya, Presiden SBY menghabiskan cukup banyak waktu di luar Jakarta. Sejak 1-7 September, Presiden SBY melakukan rangkaian kunjungan ke tiga negara, yaitu Rusia, Kazakhstan dan Polandia. Agenda ke Rusia yang dianggap cukup penting adalah menghadiri pertemuan negara-negara G-20. Setelah itu, pada 19 hingga 20 September, Presiden SBY ke Aceh untuk menghadiri Pekan Kebudayaan Aceh dan dalam rangkaian kunjungannya tersebut, presiden mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Selama Oktober, SBY berkunjung ke Bali, Pacitan, Jawa Timur, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Sumatera Barat, serta Brunei Darussalam. Pada 7-8 Oktober, SBY menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali dan langsung melanjutkan perjalanan ke Brunei Darussalam hingga 10 Oktober dalam rangka KTT ASEAN.
Selanjutnya, pada 15-17 Oktober, Presiden SBY dan keluarga mengunjungi Pacitan yang merupakan daerah kelahirannya, dengan agenda, antara lain menghadiri peresmian mesjid Agung Darul Falah dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sudimoro. Tak lupa, Presiden SBY menikmati keindahan Pantai Klayaran. Selepas itu, SBY langsung bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional.
Tak sampai sepekan, Presiden SBY bertolak Banjarmasin pada 22 hingga 24 Oktober, setelah sebelumnya sempat menghadiri pernikahan putri Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta. Selanjutnya, pada 28 Oktober, Presiden SBY terbang ke Padang, Sumatera Barat, antara lain untuk menghadiri peringatan Hari Pangan.
Selama sisa 10 bulan masa pemerintahannya, SBY dan jajaran kabinet tentu akan tetap bekerja keras, meski diwarnai pertarungan politik dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Bila ditanyakan "peninggalan" atau legacy-nya, BPJS Kesehatan bisa menjadi jawabannya, asalkan berbagai centang-perenang yang menyertai lembaga baru tersebut bisa segera dibereskan.
Penulis: Ezra Sihite/AB - Beritasatu.com